BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Dalam pembangunan ekonomi Negara-Negara sedang berkembang
termasuk Indonesia, pengangguran semakin bertambah jumlahnya lapangan kerja
semakin sempit SDM tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan untuk
masuk dalam lapangan kerja. Tinggakt pengangguran suatu Negara sangat
berdampak pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Semakin
tinggi tinggakat pengannguran maka akan berdampak pada pendapatan perkapita.
Selain
pemerintah, swasta juga punya andil dalam pembangunan dan pertumbuhan
perekonomian suatu Negara terutapa peran swasta yaitu dengan investasi dan
membuka lapangan kerja. Anggaran pemerintah sangat berpengaruh pada kondisi
perekonomian. Anggaran pemerintah dapat berpengaruh pada tingkat output.
Pengaruhnya tergantung pada pengaruh anggaran terhadap sector swasta. Pengaruh
anggaran pemerintah terhadap sektor swasta dapat bersifat substitusi atau
komplemnenter. Anggaran pemerintah yang bersifat substitusi dengan swasta jika
in vestasi poemerintah bersaing dengan investasi swata. Anggaran pemerintah
dapat bersifat komplementer denagn sektor swata apabila investasi
pemerintah digunakan dalam pembangunan infrastruktur fisik maupun
nonfisik. Hal ini akan meninggkatkan Ekonomies Of Scale melaului
perluasan pasar yang selanj utnya akan meningkatkan keuntungan sektor swasta.
Investasi
pemerintah juga akan meningkatkan pendapatan secara langsung maupun tidak
langsung melalui multiplier effect, sehingga sektor swasta akan terdorong untuk
melakukan investasi karena keuntungan diperoleh akan meninggkat sejalan dengan
peningkatan pada pemerintah pada permintaan terhadap barang akhir.
Maka
dengan investasi dan perluasan pasar akan meningkatkan pembangunan dan
pertumbuhan perekonoian yang lebih baik.
B.
Rumusan
Masalah
Permasalahan yang akan
dibahas dalam makalah ini, meliputi berbagai aspek, yaitu:
1. Apa yang dimaksud dengan administrasi pembangunan
ekonomi?
2. Apa saja tantangan dalam pembangunan ekonomi?
3. Bagaimana ukuran Patokan keberhasilan pembangunan?
4. Bagaimana peranan pemerintah dalam pembangunan
ekonomi?
BAB II
PEMBAHASAN
Pertumbuhan
Dan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Dapat Diwujudkan Melalui Peningkatan
Investasi Dan Perluasan Pasar
A.
Pengertian
Adminstrasi Pembangunan Ekonomi
Administrasi diartikan sebagai kegiatan tulis
menulis, mengirim dan menyimpan keterangan.[1]
Administrasi
pembangunan merupakan gabungan dua pengertian, yaitu (1) administrasi, yang
berarti segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerja sama sekelompok
manusia untuk mencapai tujuan tertentu; dan (2) pembangunan, yang merupakan
rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara
sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam
rangka pembinaan bangsa.[2]
Pada
umumnya setiap orang tentu menginginkan keadaan yang lebih baik dari keadaannya
sekarang, untuk semua aspek kehidupannya. Meskipun demikian pengertian
kehidupan yang lebih baik ini mungkin sekali akan berbeda-beda pada setiap
orang. Perbedaan ini merupakan refleksi dari perbedaan dalam kebutuhannya
masing-masing. Sebagai contoh, orang yang telah memiliki rumah tinggal yang
memadai dan tingkat konsumsi yang cukup, mungkin ingin memperbaiki kehidupannya
dengan memiliki alat transportasi yang baik dan nyaman untuk keluarganya.
Sebaliknya bagi keluarga yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan
mereka sehari-hari, perbaikan yang dinginkan adalah berupa kecukupan pangan
bagi mereka sekeluarga.
Setiap orang dengan caranya masing-masing tentu ingin
mendayagunakan segala sumberdaya, aset, dan kemampuannya untuk mendapatkan
kehidupan yang lebih baik. Limpahan sumberdaya yang diterima (resource
endowment), jumlah aset yang dikuasai, dan kemampuan yang dimiliki oleh
setiap orang dan setiap golongan masyarakat tidaklah sama. Ini akan
berimplikasi pada kemampuan orang atau golongan masyarakat tersebut untuk
mencapai tujuan mereka dalam rangka memperbaiki aspek-aspek kehidupannya.
Sesungguhnya usaha untuk menerapkan kemampuan dalam pengelolaan sumberdaya dan
aset yang dimiliki untuk mencapai keadaan yang lebih baik adalah merupakan
aktifitas pembangunan. Kemampuan mengelola, ketersediaan sumberdaya, dan jumlah
aset yang dimiliki dengan demikian merupakan tiga faktor utama yang menentukan
keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Semakin tinggi kemampuan mengelola akan
membuat semakin banyak alternatif-alternatif yang dapat dikembangkan untuk
melaksanakan pembangunan. Demikian juga dalam hal sumberdaya, semakin banyak
sumberdaya yang dikuasai dan semakin besar tingkat penguasaan terhadap
sumberdaya tersebut, akan semakin besar pula peluang pembangunan yang
dilaksanakan akan berhasil dengan lebih baik. Dalam hal jumlah aset,
kecenderungannya adalah bahwa semakin banyak aset yang dikuasai (misalnya
dukungan infrastruktur, sarana, dan prasarana) akan semakin mudah mewujudkan
rencana dalam pelaksanaan pembangunan.
Pengertian kemampuan di atas mencakup kemampuan dalam
hal penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Untuk setiap
aktifitas pembangunan mulai dari yang paling sederhana, misalnya aktifitas
nelayan kecil mengail ikan, sampai aktifitas pembangunan yang kompleks misalnya
usaha negara-negara anggota Uni Eropa untuk membangun suatu sistem perekonomian
yang akan memperkuat posisi mereka dalam relasi perdagangan international,
semuanya membutuhkan kemampuan dalam tiga aspek tersebut di atas.
Untuk mengail ikan nelayan memerlukan pengetahuan
sederhana tentang perlengkapan pancing, jenis umpan yang dapat digunakan, dan
lokasi yang kemungkinan banyak ikannya. Nelayan ini juga memerlukan
keterampilan untuk mengangkat pancing, sehingga ikan yang telah mematuk umpan
tidak sampai terlepas. Nelayan ini juga menerapkan teknologi sederhana
bagaimana matakail dibuat dan digunakan agar dapat membantu meningkatkan
produktifitasnya dalam mengail. Demikian juga halnya dengan kolaborasi
negara-negara anggota Uni Eropa. Mereka memerlukan ilmu pengetahuan dalam
bidang ekonomi dan perdagangan international, sehingga dapat memformulasikan
sistem transaksi yang dapat diandalkan (reliable).
Mereka memerlukan keterampilan negosiasi untuk
mewujudkan maksud mereka, tidak saja agar diterima oleh negara-negara anggota,
melainkan juga untuk sosialisasi rencana dan program mereka agar tidak
mendapatkan tantangan dari negara-negara lain di dunia. Mereka juga memerlukan
teknologi pendukung untuk mewujudkan maksud mereka, misalnya berupa teknologi
monitoring dan komunikasi yang sangat penting bagi keberlangsungan proyek
mereka.
Sumberdaya untuk pembangunan umumnya dibedakan atas:
a)
sumberdaya alam (natural
resources),
b)
sumberdaya manusia (human
resources),
c)
sumberdaya modal (capital),
dan sumberdaya berupa teknologi. Modal dan teknologi sering juga digolongkan
sebagai sumberdaya buatan (man made resources). Sumberdaya alam
meliputi misalnya lahan, bahan tambang (minyak, batu bara), hutan dan
sebagainya.
Dalam aktifitas pembangunan beberapa ahli percaya
bahwa berbagai jenis sumberdaya tersebut berbeda-beda kedudukannya, sesuai
dengan kontribusinya masing-masing terhadap aktivitas pembangunan. Keterbatasan
pemilikan lahan bukan faktor yang sifatnya kritis yang menyebabkan kemiskinan.
Faktor kritis (critical factor) penyebab kemiskinan adalah rendahnya
kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas populasi dan investasi
pendidikan sangat penting untuk upaya-upaya pembangunan dan pengentasan
kemiskinan di suatu wilayah.
Dalam faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan,
sumberdaya manusia bersama-sama teknologi dipisahkan dari kelompok sumberdaya,
dan digolongkan dalam kelompok lain yang lebih kritikal dari sumberdaya dan
aset, yaitu kemampuan mengelola. Kualitas sumberdaya manusia yang baik bila
dipadukan dengan kemampuan dan penguasaan teknologi yang maju akan memberikan
peluang yang lebih besar bagi seseorang atau sekelompok masyarakat untuk menemukan
alternatif pendayagunaan sumberdaya dan aset yang dimilikinya secara lebih
efisien sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih optimal.[3]
B.
Tantangan
Pembangunan Ekonomi
Tantangan utama pembangunan ekonomi nasional adalah
bagaimana memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional,
terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem
ekonomi kerakyatan. Sistem ini mensyaratkan adanya partisipasi yang luas dari
seluruh masyarakat, baik dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri, maupun
dalam menikmati hasil-hasilnya.
Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era
agribisnis adalah kenyataan bahwa pertanian Indonesia didominasi oleh skala
kecil yang dilaksanakan oleh berjuta-juta petani. Sebagian besar tingkat pendidikannya
sangat rendah. Sebanyak 87% dari 35 juta tenaga kerja pertanian berpendidikan
SD ke bawah, berlahan sempit, bermodal kecil dan memiliki produktifitas yang
rendah. Kondisi ini memberikan dampak yang kurang menguntungkan terhadap
persaingan di pasar global, karena petani dengan skala usaha kecil itu pada
umumnya belum mampu menerapkan teknologi maju yang spesifik lokasi. Hal ini
selanjutnya berakibat kepada rendahnya efisiensi usaha dan jumlah serta mutu
produk yang dihasilkan.
Secara garis besar kewenangan pemerintah pusat dalam
bidang pembangunan pertanian terbatas pada aspek pengaturan, penetapan standar,
pedoman dan norma. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah pada
pasal 7, ayat 2 disebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat meliputi kebijakan
tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan
sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi yang
strategis, konservasi dan standarisasi nasional.
Dampak globalisasi yang utama adalah berlakunya
liberalisasi perdagangan, perkembangan IPTEK yang amat cepat dalam kemajuan di
bidang komunikasi yang menyebabkan makin mudah keluar masuknya informasi antar
negara. Hal ini juga berpengaruh pada kebijakan pembangunan pertanian.
Telah diketahui umum bahwa walaupun sudah ada
usaha-usaha nyata dari pihak bangsa-bangsa sedang berkembang sendiri maupun
dari pihak negara donor, dan walaupun terjadi tingkat pertumbuhan yang cukup
tinggi di negara sedang berkembang, kemiskinan penduduk terus meningkat secara
mutlak. Situasi ini ditandai dengan keadaan gizi yang sangat tidak stabil dan
terus menerus kekurangan dalam mencukupi kebutuhan penduduk yang terus
meningkat. Selain itu juga ditandai oleh adanya pengangguran dan kekurangan
pekerjaan yang menimpa para pencari kerja yang jumlahnya terus bertambah dan
juga akibat terjadinya marginalisasi sosial-ekonomi masyarakat desa serta kota.
Jumlah penduduk yang harus puas dengan penghasilan
yang pas-pasan, bahkan di bawah minimun, sebenarnya terus bertambah. Namun ini
baru merupakan salah satu dari permasalahan sebenarnya. Disisi lain, polaritasi
yang menonjol antara “yang miskin” dan “yang kaya” telah terjadi pada beberapa
tingkatan kehidupan. Misalnya antara bangsa maju dengan bangsa sedang
berkembang, antara wilayah yang lebih maju dengan wilayah terkebelakang dalam
suatu negara, dan akhirnya antara beberapa strata sosial dan seterusnya ke
bawah sampai ke tingkat desa.
Kebanyakan negara dapat menyelesaikan hal-hal yang
potensial dalam melaksanakan program pembangunan pedesan ini. Masalahnya adalah
apakah mereka akan dapat mengarahkan seluruh kekuatan potensial ini dengan
cepat tanpa menimbulkan terlampau banyak akibat sosial dan politik. Dimana-mana
telah tumbuh perasaan rakyat akan keadilan, persamaan sosial dan batas
kemiskinan yang masih dapat diterima.
Pembangunan ekonomi memerlukan stabilitas politik pada
keadaan tertentu. Akan tetapi banyak negara menghadapi bahaya kegelisahan politik
yang cukup besar sebagai akibat dari ketidakpuasan rakyat. Dimana masa lalu
kegelisahan semacam ini sering menjadi masalah penduduk kota. Kini hal tersebut
bisa juga terjadi di daerah pedesaan, tempat kesadaran politik semakin tumbuh.
Penduduk pedesaan tidak lagi mau diam menerima penyelewengan-penyelewengan
bantuan pembangunan dibandingkan dengan sektor industri perkotaan.
Ternyata kebanyakan negara sektor pedesaan tidak cukup
dipersiapkan untuk melaksanakan tugas berat ini. Memang sekarang ini masalah
pertanian lebih mendapat perhatian, tetapi kekurangan sumber daya manusia dan
modal, kondisi struktur sosial dan peraturan tanah serta kelemahan
administrasi, telah menghambat berlangsungnya terobosan pembangunan secara
besar-besaran. Konsep-konsep pembangunan pedesaan mulai dari paket-paket
pembangunan masyarakat dan pendekatan pembangunan pedesaan terpadu sampai
dengan konsepsi kebutuhan dasar di masa lalu ternyata bukan merupakan alat yang
secara umum efektif dan layak.
Program pembangunan nasional diorientasikan pada
masalah penanggulangan kemiskinan, tenaga kerja di pedesaan, ketahan pangan,
pemberdayaan pengusaha kecil menegah dan koperasi. Pembangunan di bidang
pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas pangan yang meliputi padi,
palawija dan hortikultura yang dilakukan melalui intensifikasi, diversifikasi,
rehabilitasi dan ekstensifikasi. Pada dasarnya pembangunan pertanian adalah
merupakan bagian dari pembangunan ekonomi, yaitu suatu proses atau kegiatan
manusia untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Pembangunan sektor pertanian menjadi sangat strategis
mengingat sumber daya manusia yang berada di sektor ini cukup banyak. Dengan
kata lain, pembangunan-pembangunan di sektor ini mempunyai dampak yang luas
terhadap pengentasan kemiskinan, perbaikan kualitas sumber daya manusia,
pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.
Sektor pertanian dalam tatanan pembangunan nasional
memegang peranan penting karena selain menyediakan pangan bagi seluruh
penduduk, juga merupakan sektor andalan penyumbang devisa negara di sektor non
migas. Besarnya kesempatan kerja yang dapat diserap dan besarnya jumlah
penduduk yang masih tergantung pada sektor ini memberikan arti bahwa di masa
mendatang sektor ini masih perlu ditumbuhkembangkan.
C.
Ukuran Keberhasilan
Pelaksanaan Pembangunan
Ukuran
keberhasilan pembangunan idealnya harus ditentukan berdasarkan dimensi
pembangunan, yakni tergantung kepada fokus dan orientasi pembangunan yang
dilaksanakan dan dimensi mana yang lebih menjadi perhatian bersama bagi:
a)
Pengambil keputusan (Decision
maker)
b)
Perencana (planner)
sebagai perencana dan perancang (berbagai aktifitas pembangunan, tujuan dan
targetnya serta pelaksanaannya),
c)
Pelaksana pembangunan itu sendiri
sebagai pihak yang menjalankan atau sering disebut juga sebagai agen
pembangunan,
d)
Masyarakat yang menjadi sasaran
pembangunan.
Dimensi yang menjadi perhatian ini kemudian diberikan
indikator. Indikator-indikator dari berbagai dimensi pembangunan inilah yang
kemudian dijadikan tolok ukur atau ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
Secara teori semua kelompok dimensi pembangunan yang
telah dikemukakan terlebih dahulu, dapat dicarikan indikator-indikatornya dan
kemudian dipergunakan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan.
Meskipun demikian, dalam kenyataannya berbagai pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan pembangunan di berbagai tingkatan menerapkan ukuran dan indikator
yang berbeda-beda untuk menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan
pembangunan.
Pengukuran keberhasilan pembangunan harus melewati dua
tahap, yaitu: (1) Tahapan identifikasi target pembangunan, dan (2) Tahapan
aggregasi karakteristik pembangunan.
D.
Peranan
Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi
Beberapa negara sedang berkembang mengalami ketidak
stabilan sosial, politik, dan ekonomi. Ini merupakan sumber yang menghalangi
pertumbuhan ekonomi. Adanya pemerintah yang kuat dan berwibawa menjamin
terciptanya keamanan dan ketertiban hukum serta persatuan dan perdamaian di
dalam negeri. Ini sangat diperlukan bagi terciptanya iklim bekerja dan berusaha
yang merupakan motor pertumbuhan ekonomi.
Ketidakmampuan atau kelemahan setor swasta
melaksanakan fungsi entreprenurial yang bersedia dan mampu mengadakan akumulasi
kapital dan mengambil inisiatif mengadakan investasi yang diperlukan untuk
memonitori proses pertumbuhan.
Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil akumulasi kapital
dan investasi yang dilakukan terutama oleh sector swasta yang dapat menaikkan
produktivitas perekonomian. Hal ini tidak dapat dicapai atau terwujud bila
tidak didukung oleh adanya barang-barang dan pelayanan jasa sosial seperti
sanitasi dan program pelayanan kesehatan dasr masyarakat, pendidikan, irigasi,
penyediaan jalan dan jembatan serta fasilitas komunikasi, program-program
latihan dan keterampilan, dan program lainnya yang memberikan manfaat kepada
masyarakat.
Untuk itu dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan
berbagai sector perekonomian hingga penawaran harus sesuai dengan
permintaan.untuk itu dibutuhkan pengawasan dan pengaturan oleh Negara atau
pemerintah dalam upaya mencapai pertumbuhan yang seimbang.karena kesimbangan
membutuhkan suatu pengawasan terhadap produksi,distribusi dan konsumsi
komoditas.untuk itu pemerintah harus membuat suatu rencana pengawasan fisik
serta langkah-langkah fiscal dan moneter yang perlu dilakukan.langkah-langkah
tersebut tidak dapat dihindarkan dalam upaya mengurangi ketidak seimbangan
ekonomi dan social yang mengancam Negara berkembang.mengatasi perbedaan social
dan menciptakan psikologis,ideology,social,dan politik yang menguntungkan bagi
pembangunan ekonomi menjadi tugas penting pemerintah.[4]
Rendahnya tabungan-investasi masyarakat (sekor swasta)
merupakan pusat atau faktor penyebab timbulnya dilema kemiskinan yang
menghambat pertumbuhan ekonomi. Seperti telah diketahui hal ini karena rendahnya
tingkat pendapatan dan karena adanya efek demonstrasi meniru tingkat konsumsi
di negara-negara maju olah kelompok kaya yang sesungguhnya bias menabung.
Hambatan sosial utama dalam menaikkan taraf hidup
masyarakat adalah jumlah penduduk yang sangat besar dan laju pertumbuhannya
yang sangat cepat. Program pemerintahlah yang mampu secara intensif menurunkan
laju pertambahan penduduk yang cepat lewat program keluarga berencana dan
melaksanakan program-program pembangunan pertanian atau daerah pedesaan yang
bisa mengerem atau memperlambat arus urbanisasi penduduk pedesaan menuju ke
kota-kota besar dan mengakibatkan masalah-masalah social, politis, dan ekonomi.
Pemerintah dapat menciptakan semangat atau spirit
untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak hanya
memerlukan pengembangan faktor penawaran saja, yang menaikkan kapasitas
produksi masyarakat, yaitu sumber-sumber alam dan manusia, kapital, dan
teknologi;tetapi juga faktor permintaan luar negeri. Tanpa kenaikkan potensi
produksi tidak dapat direalisasikan.
.
BAB III
KESIMPULAN
Investasi merupakan suatu
komponen yang penting dalam menetukan GNP. Investasi memiliki peranan yang
sangat penting dalam permintaan agregat. Biasanya perluasan investasi memiliki
sifat yang sangat tidak stabil sehingga sering mengalami fluktuasi yang menyebabkan
terjadinya resesi. Investasi dan
perluasan pasar sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan
dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi
sangat tergantung pada tenaga kerja dan jumlah capital. Investasi akan menanbah
jumlah (stock) dari capital. Tanpa investasi maka tidak aka ada pabrik, masin –
masin baru dan dengan demikian tidak ada ekspansi.
DAFTAR PUSTAKA
Burhanuddin, Yusak. 1998. Administrasi
Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
http://devipuspitasari.wordpress.com/pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi-di-indonesia-dapat-diwujudkan-melalui-peningkatan-investasi-dan-perluasan-pasar/.
Rabu 4 januari 2012, jam 21:15 wib.
http://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/peranan-pemerintah-dalam-ekonomi-pembangunan/.
Rabu 4 januari 2012, jam 21:32 wib.
Suminta,
Pradja. 2005. Bahan Ajar Administrasi Pembangunan. Surakarta: Program
Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
[1]Yusak
Burhanuddin, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 1998),
hlm. 11.
[2]Pradja
Suminta, Bahan Ajar Administrasi Pembangunan, (Surakarta: Program Studi
Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2005), hlm. x.
[3]http://devipuspitasari.wordpress.com/pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi-di-indonesia-dapat-diwujudkan-melalui-peningkatan-investasi-dan-perluasan-pasar/.
Rabu 4 januari 2012, jam 21:15 wib.
[4]http://saiyanadia.wordpress.com/2010/11/20/peranan-pemerintah-dalam-ekonomi-pembangunan/.
Rabu 4 januari 2012, jam 21:32 wib.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar